Pengurusan Pajak & Perizinan Reklame di Bandar Lampung 2017

Kami juga menyediakan Jasa Pengurusan Pajak & Perizinan Reklame di Lampung dan sekitarnya bahkan kami siap melayani seluruh Indonesia karena kami memiliki Tim Legal yang berpengalaman dan terpercaya dalam mengurus pajak reklame dengan berbagai bentuk dan ukuran serta mengurus izin lokasi baik yang berada dalam lokasi Pemda maupun Swasta.

Anda tidak perlu repot-repot dan khawatir dengan masalah perizinan dan pajak reklame, serahkan semuanya kepada kami, kami jamin Pengurusan Pajak & Perizinan Reklame di Lampung melalui kami akan jauh lebih efisien dari sisi waktu maupun biaya sehingga dapat selesai dengan cepat dan murah.

Pengurusan Pajak & Perizinan Reklame di Lampung 2017

Segera Hubungi 081241803334

Secara garis besar reklame dibedakan menjadi dua jenis yaitu Reklame Produk dan Reklame Non-Produk. Kita mengambil contoh Peraturan Gubernur DKI Jakarta sebagai acuan dalam mendefinisikan kedua istilah tersebut. Pertama, Reklame Produk adalah reklame yang berisi tentang suatu barang atau jasa dimana tujuan reklame tersebut semata-mata untuk keperluan promosi sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Pasal 1 angka 11 Nomor 27 Tahun 2014. Kemudian berdasarkan Pergub Nomor 27 tahun 2014 Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa Reklame Non Produk adalah jenis reklame yang semata-mata memuat nama perusahaan/badan/nama profesi atau usaha, termasuk juga logo, simbol atau identitas badan/perusahaan dan usaha yang dapat diketahui oleh khalayak umum.

Sering kali kita bingung untuk membedakan kedua jenis reklame tersebut. Misalnya, Pak Ahmad sebagai ketua Lembaga Pendidikan B ingin mengenalkan sekolahnya ke khalayak umum dengan segenap program, serta visi misinya. Dalam kasus ini berarti Pak Ahmad sedang ingin mengenalkan atau mempromosikan sebuah lembaga pendidikan. Lantas pertanyaannya, reklame apa yang sesuai untuk Pak Ahmad? Apakah reklame produk atau non-produk? Untuk menjawab pertanyaan tersebut Pak Ahmad harus menentukan dulu apa yang ingin dimuat dalam reklame tersebut, apakah hanya sebatas logo serta nama sekolah terkait atau beserta dengan jasa/produk sekolah sebagai suatu yang dikomersilkan? Jika hanya sebatas nama dan logo sekolah, maka kategori reklame yang dipilih Pak Ahmad adalah reklame non produk. Jika ada jasa maupun produk komersil yang dimuat maka, bisa saja reklame tersebut termasuk pada reklame produk.

Pernahkah  anda berencana untuk menyewa sebuah billboard besar di tepi jalan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa yang anda miliki akan tetapi belum tahu bagaimana caranya dan apa saja yang perlu dipersiapkan? Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang bagaimana cara mengurus pemasangan reklame secara umum dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk perijinan pajak reklame tersebut.

Pajak reklame adalah konsekuensi wajib pajak yang dikenakan kepada individu atau badan usaha atas penyelenggaraan reklame. Wajib pajak penyelenggaraan reklame telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, pajak reklame diatur kembali oleh masing-masing daerah melalui Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Bupati.

Ada beberapa hal yang dikecualikan dan tidak termasuk ke dalam wajib pajak reklame, yaitu:

  1. Reklame yang diselenggarakan melalui media cetak, media elektronik dan internet.
  2. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  3. Reklame untuk nama tempat ibadah seperti masjid, gereja, serta panti asuhan.
  4. Reklame untuk tanah yang terletak di tanah tersebut dengan ukuran tidak lebih dari 1 m2.
  5. Reklame yang diselenggarakan oleh Perwakilan Luar negeri
  6. Merek produk atau label yang terdapat pada barang dagangan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis di pasaran.

Kalau di atas sudah disinggung siapa saja yang berkewajiban untuk membayar wajib pajak reklame, maka ada pertanyaan lagi yang sering ditanyakan, yaitu bagaimana jika reklame tersebut diselenggarakan melalui pihak ketiga? Perlu diingat bahwa wajib pajak reklame dikenakan kepada individu/pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame itu diselenggarakan secara langsung oleh pribadi atau badan maka wajib pajak reklame adalah badan atau orang pribadi yang bersangkutan tersebut.

Jika reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka wajib pajak adalah pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame tersebut. Hal ini sangat penting diketahui untuk menghitung NSR (Nilai Sewa Reklame) sebagai acuan untuk menetapkan tarif pajak.

Pada poin selanjutnya akan dibahas tentang apa itu NSR dan kaitannya dalam penentuan pajak reklame baik bagi individu/sendiri maupun pihak ketiga.

Pengurusan Pajak & Perizinan Reklame di Lampung 2017

Sumber: https://www.cermati.com/artikel/pajak-reklame-apa-itu-dan-bagaimana-perhitungannya

Segera Hubungi 081241803334

 

SMS 081241803334Whatsapp 081241803334Sukarame, Lampung